MUSI BANYUASIN — Javanewsonline.co.id | Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming meninjau langsung progres pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) ruas Betung–Jambi di Plaza Tol Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatra Selatan, Kamis (16/7/2026). Proyek strategis nasional ini ditargetkan mampu memangkas waktu tempuh antarprovinsi hingga tiga jam.
Dalam kunjungan kerja tersebut, Wapres didampingi oleh Gubernur Sumsel Herman Deru, Bupati Muba H.M. Toha Tohet, serta jajaran Forkopimda dan OPD di lingkungan Pemkab Muba.
Direktur Operasi III PT Hutama Karya, Iwan Hermawan, menuturkan bahwa Wapres mendorong penuh percepatan penyelesaian proyek JTTS di Sumatra Selatan. Langkah ini dinilai krusial agar manfaat infrastruktur tersebut dapat segera dirasakan masyarakat, terutama dalam memperkuat konektivitas dan memicu pertumbuhan ekonomi daerah.
“Manfaat jalan tol ini adalah memangkas waktu perjalanan. Secara waktu tempuh, yang biasanya jarak 80 km ditempuh sekitar 3 jam, kalau lewat jalan tol dari Palembang ke Betung sepanjang 69 km bisa ditempuh hanya 1 jam. Artinya, ada efisiensi hampir 60 persen,” ujar Iwan.
Lebih lanjut, pihak pengembang menjelaskan bahwa keberadaan jalan tol ini tidak hanya mempermudah mobilitas masyarakat, tetapi juga mempercepat jalur distribusi hasil pertanian serta menekan biaya logistik secara signifikan. Kehadiran infrastruktur ini dinilai selaras dengan salah satu poin Asta Cita dalam memperlancar arus barang demi mewujudkan ketahanan pangan nasional.
Di sela-sela peninjauan proyek tersebut, Bupati Muba H.M. Toha Tohet memanfaatkan momentum untuk berdiskusi langsung dengan Wapres mengenai sejumlah persoalan strategis yang dihadapi daerahnya. Salah satu isu utama yang disampaikan secara langsung adalah terkait Dana Bagi Hasil (DBH).
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengharapkan adanya atensi khusus dan dukungan dari pemerintah pusat terkait DBH. Sektor ini dinilai memegang peranan krusial dalam menopang pembangunan daerah serta mengoptimalkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Muba.
Selain persoalan DBH, Bupati Muba juga memaparkan beberapa agenda strategis daerah lainnya yang membutuhkan sinergi kuat dengan pemerintah pusat. Upaya ini dilakukan demi memastikan percepatan pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin dapat berjalan optimal melalui koordinasi yang terintegrasi antara daerah dan pusat. (Heryawan)