Blitar — Javanewsonline.co.id | DPRD Kabupaten Blitar menegaskan komitmennya terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas melalui keikutsertaannya dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Tahun 2025, yang digelar pada Rabu siang, 8 Oktober 2025. Kegiatan tersebut menjadi wadah memperkuat sinergi antara lembaga legislatif, eksekutif, dan aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintahan daerah.
Rakorwas yang dipimpin langsung oleh Bupati Blitar itu turut dihadiri oleh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Inspektur Daerah, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta perwakilan lembaga pengawasan dan penegak hukum. Dari DPRD Kabupaten Blitar, hadir Lutfi Aziz, S.T., Ketua Komisi II, bersama Haris Susianto, S.H., M.Si., Sekretaris DPRD Kabupaten Blitar.
Salah satu agenda penting dalam Rakorwas tahun ini adalah penandatanganan Pakta Integritas Antikorupsi oleh seluruh peserta, termasuk unsur DPRD. Penandatanganan tersebut menjadi simbol komitmen bersama untuk menegakkan prinsip pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
“Keterlibatan DPRD dalam penandatanganan pakta integritas ini merupakan wujud nyata komitmen kami untuk bersama-sama menjaga integritas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ujar Lutfi Aziz seusai kegiatan.
Menurut Lutfi, pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga teknis, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif seluruh unsur pemerintahan daerah. Kolaborasi antara DPRD, pemerintah daerah, dan APIP diyakini mampu memperkuat sistem pengawasan serta memastikan program pembangunan berjalan sesuai aturan dan kepentingan publik.
Rakorwas 2025 juga menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi antarlembaga pengawasan. Pemerintah Kabupaten Blitar menargetkan terbentuknya pola kerja pengawasan yang lebih efektif dan responsif terhadap potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program daerah.
“Sinergi yang kuat antara pengawasan internal dan fungsi kontrol DPRD adalah fondasi penting dalam membangun pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” kata Haris Susianto menambahkan.
Melalui forum Rakorwas ini, seluruh elemen pemerintahan daerah diharapkan dapat mengimplementasikan nilai-nilai integritas dalam setiap aspek pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Blitar menilai, komitmen kolektif terhadap transparansi dan pencegahan korupsi akan menjadi langkah nyata menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berkeadilan. (Ida)