Nunukan Kaltara – Javanewsonline.co.id | “Keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi merupakan tindakan yang dipaksakan, sebab hal itu berimbas pada semua lini.”

Hal itu dikatakan Muh Khoiruddin SHi yaitu Anggota DPRD Provinsi Kaltara dari Partai Keadilan Sosial (PKS).

Menurutnya, pandemi baru saja melandai, beberapa sektor usaha kecil masih tertatih-tatih untuk bangkit kembali, setelah banyak yang tumbang. Keadaan ekonomi bangsa pun saat ini belum kembali normal, rakyat sedang sulit untuk membeli kebutuhan pokok dan kesehatan.

“Alih-alih bukannya masyarakat menjadi senang karena mendapat Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah, justru dampak yang diakibatkan oleh kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut lebih memberatkan masyarakat ke depannya,” ujarnya.

Ia mengemukakan, bahwa anggapan subsidi BBM sebagai langkah yang tidak tepat sasaran, karena anggapan bahwa masyarakat miskin hanya sedikit yang menggunakan BBM itu keliru.

BBM merupakan bahan bakar yang dipakai oleh semua masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung. Transportasi barang atau manusia hampir semuanya menggunakan BBM.

Ia mengatakan bahwa kenaikan harga pangan dan energi, secara bersamaan akan berdampak langsung terhadap meningkatnya jumlah masyarakat rentan miskin. Karena mayoritas masyarakat dalam kondisi rentan miskin, dampak yang ditimbulkan adalah masyarakat yang rentan miskin tersebut akan menjadi miskin.

Oleh karena itu, Muh Khoiruddin SHi dengan tegas menolak kenaikan harga BBM Bersubsidi dan meminta pemerintah untuk mencabut kembali kebijakan tersebut. “Kami yakin, ada langkah yang bijak tanpa harus menaikkan harga BBM. Pemerintah harus menghemat belanja negara berdasarkan skala prioritas. Pemerintah juga harus mengerti kondisi masyarakat yang sedang terpuruk akibat pandemi dan harus membantu dengan kebijakan yang pro rakyat. Agar negeri ini menjadi negeri yang makmur dan di ridhoi Allah SWT,” ucapnya. (Sahabuddin)