JAKARTA – Javanewsonline.co.id  |  Kasus dugaan pembuatan akta palsu kembali mencuat ke permukaan setelah Salvatore Rekananto Jos Sudarso melaporkan Sri Widianti dan Notaris Yendra Wihardja ke Polres Metro Tangerang pada tanggal 04 Januari 2023. Laporan tersebut terkait dengan dugaan pemalsuan Akta Hibah Nomor: 001/2005 dan Akta Hibah Nomor: 002/2005.

Sebelumnya, adik Salvatore, Maria Rudina Sudarso, juga pernah melaporkan kasus serupa pada tahun 2019 terkait Akta Hibah Nomor: 004/2005. Meski pada akhirnya laporan tersebut dihentikan penyelidikannya setelah terbukti tidak ada pemalsuan, kasus yang sama kini dilaporkan kembali oleh Salvatore Rekanato Jos Sudarso.

Proses penyelidikan oleh tim II BangTah/Harda, yang melibatkan Ipda M Hadi dan Briptu Lingga Bagus, disorot karena telah berlangsung satu tahun tanpa hasil yang signifikan. Meski laporan dilakukan pada tanggal 4 Januari 2023, proses penyelidikan baru dimulai pada bulan September 2023.

Pihak Kecamatan Batu Ceper turut ambil bagian dalam klarifikasi, dimana hasil pemeriksaan menyatakan bahwa akta jual beli yang dilaporkan tidak terdaftar di arsip Kecamatan Batu Ceper. Selain itu, Girik yang dimiliki oleh pelapor, menurut keterangan Lurah Benda, tidak terdaftar atas nama keluarga pelapor, melainkan atas nama orang lain.

Salvatore Rekananto Jos Sudarso disoroti karena diduga membuat laporan dengan data yang tidak benar, yang dapat dianggap palsu. Meski menggugat terlapor di pengadilan, terlapor berhasil memenangkan gugatan tersebut berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 172/Pdt.G/2022/PN TNG dan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 159/Pdt/2023/PT.BTN.

Pada prinsipnya, terlapor berpendapat bahwa bila terdapat gugatan perdata, perkara pidana seharusnya dihentikan atau ditangguhkan sesuai dengan surat Jampidum jagung RI No. B-230/E/Epj/01/2013 tanggal 22 Januari 2013.

Terlapor berharap agar pimpinan lembaga tinggi negara dan pimpinan lembaga tertinggi Polri dapat mengevaluasi tindakan penyidik Polres Tangerang. Selain itu, terlapor meminta agar penyidikan dilanjutkan atau dihentikan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan (SP3) sesuai aturan yang berlaku, agar status hukumnya tidak mengambang. (*)

By Admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *