Oleh: Syamsurijon

“Bupati Mentawai, pemimpin visioner, menjadi kunci sukses Rakoor Pengentasan Daerah Tertinggal dengan semangat dan komitmen luar biasa.”

Bupati Kepulauan Mentawai, dibawah kepemimpinan yang visioner dan berdedikasi, menjadi sosok kunci dalam mewujudkan kesuksesan Rapat Koordinasi (Rakoor) Pengentasan Daerah Tertinggal di Gedung Serbaguna Bappeda.

Dengan semangat dan kepemimpinan yang luar biasa, Gubernur Sumatera Barat, H Mahyeldi Ansyarullah, dan PJ Bupati Kepulauan Mentawai, Ferdinan J Simanjuntak, memimpin bersama Rapat Koordinasi (Rakoor) Pengentasan Daerah Tertinggal, di Gedung Serbaguna Bappeda Kepulauan Mentawai pada 29 Februari 2024.

Acara strategis ini menciptakan suasana antusias dan dedikasi, dihadiri oleh para pemimpin OPD dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten, menunjukkan komitmen bersama untuk mengubah status daerah tertinggal menjadi wilayah yang lebih maju.

Gubernur Ansyarullah dan PJ Bupati Simanjuntak secara tegas memimpin arah dan visi, menjadikan Rakoor sebagai momentum bersejarah yang membentuk masa depan cerah bagi Kepulauan Mentawai. Dengan fokus utama pada transformasi, kehadiran Bupati Simanjuntak menonjolkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung perkembangan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat.

Kebersamaan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, PJ Bupati Mentawai Ferdinan J Simanjuntak dan Rafdinal SSos MT, Direktur Penyerasian Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, semakin mengokohkan kerjasama lintas sektor dalam membawa Kepulauan Mentawai menuju kemajuan yang lebih baik.

Dalam konteks nasional, upaya serupa juga diterapkan di bidang transportasi dan investasi, dengan keterlibatan tokoh-tokoh strategis seperti Dr Robby Kurniawan dan Noor Fuad Fitrianto. Forum strategis ini melibatkan pemimpin akademis, perwakilan sektor keuangan, dan para pelaku industri terkemuka, menciptakan sinergi untuk optimalisasi sektor-sektor vital demi kemajuan Indonesia.

Setelah menyampaikan sambutannya, Pj Bupati Ferdinan J Simanjuntak menyerahkan kepada Gubernur Sumatera Barat, H Mahyeldi Ansyarullah, untuk menjelaskan bahwa Rapat Koordinasi Pengentasan Daerah Tertinggal ini menjadi sejarah baru, karena pertama kalinya diselenggarakan di Kepulauan Mentawai.

Gubernur memperkenalkan seluruh rombongan yang terdiri dari pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumatera Barat dan instansi vertikal yang turut hadir dalam Rakoor di Bappeda Mentawai.

Gubernur Ansyarullah menyoroti pentingnya kerja sama lintas sektor dengan kehadiran Kepala Balai Jalan Nasional dan Balai Wilayah Sungai V dari Kementerian PUPR, yang dianggapnya sebagai langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah Sumatera Barat secara holistik.

Langkah pertama dalam mewujudkan transformasi daerah tertinggal dimulai dengan penyampaian Gambaran Umum pembangunan Daerah Kepulauan Mentawai oleh Pj Bupati Mentawai, Ferdinan J Simanjuntak. Presentasi komprehensif ini memberikan gambaran lanskap luas Kabupaten Kepulauan Mentawai, dengan wilayah darat mencapai 6.011,35 Km2, menjadikannya sebagai daerah terluas di Sumatera Barat.

Data-detail seperti luas perairan laut, kawasan hutan, panjang garis pantai, dan indeks desa mandiri menjadi jembatan penting untuk memahami konteks dan tantangan pembangunan yang dihadapi Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Dengan menggarisbawahi potensi pariwisata dan ekonomi yang dimiliki Kepulauan Mentawai, Gubernur H Mahyeldi Ansyarullah menutup rakoor ini dengan tekad kuat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Kondisi geografis yang menakjubkan, terutama pantai yang panjang dan ombak yang menarik, menjadi peluang strategis untuk menarik wisatawan, khususnya para penggemar surfing.

Gubernur berkomitmen untuk mengoptimalkan sumber daya tersebut, menciptakan peluang baru yang berdampak pada peningkatan pendapatan daerah. Dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi, kesehatan, dan infrastruktur, termasuk pembangunan jalan, pelabuhan, dan bandara, Gubernur menyampaikan tekad kuat dalam mewujudkan visi pembangunan Kepulauan Mentawai.

Penyediaan dana sebesar 108 miliar Rupiah dalam APBD Provinsi pada tahun 2024 menjadi bukti konkret komitmen pemerintah pusat dan Provinsi Sumatera Barat untuk mengatasi kemiskinan di daerah ini.

Sebagai penegasan, Gubernur menekankan bahwa alokasi dana tersebut telah tersebar di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumatera Barat dan meminta sinergi yang efektif dari OPD Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Dengan kerjasama yang solid, Gubernur yakin bahwa dana tersebut dapat dioptimalkan sepenuhnya untuk mengentaskan kemiskinan, membawa Kepulauan Mentawai menuju kemajuan yang sejajar dengan daerah lain di Sumatera Barat.

Gubernur H Mahyeldi Ansyarullah menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan keterbukaan akses terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat. Ia memastikan bahwa informasi tersebut dapat diakses secara langsung tanpa adanya pembatasan atau penutupan, mengedepankan semangat kolaborasi dan sinergi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi dan OPD Kabupaten.

Dengan penuh harapan, Gubernur menyatakan keinginannya agar pembangunan di Kepulauan Mentawai bukan hanya menjadi wacana, tetapi nyata sebagai perwujudan komitmen pemerintah dalam mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Gubernur Sumatera Barat bersama perwakilan dari kementerian membahas program-program pembangunan untuk Mentawai, dengan keyakinan bahwa kerjasama yang solid akan menjadi landasan untuk mencapai tujuan bersama.

Ia meyakinkan bahwa langkah-langkah konkret akan segera diimplementasikan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Mentawai.   

By Admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *